Motif Kasus Teror Andrie Yunus Belum Terungkap

KORANPAGARALAMPOS.COM - Motif para tersangka yang melakukan teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus hingga kini belum terungkap.

Andrie menjadi korban penyiraman air keras pada Kamis (12/3) malam.

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut insiden itu terjadi usai Andrie Yunus menghadiri acara podcast berjudul "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sekitar pukul 23.00 WIB.

"Telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK) yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3).

BACA JUGA:Kang Dasep

Tak sampai satu pekan atau pada Rabu (18/3), Puspom TNI mengamankan empat anggota yang diduga terlibat dalam peristiwa itu.

Keempatnya adalah NDP berpangkat kapten. SL dan BHW berpangkat letnan satu (lettu) dan ES berpangkat sersan dua (serda). Pelaku adalah BHC dan MAK dengan kemungkinan terduga pelaku lebih dari dua orang.

TNI dan Polri sama-sama tak membeberkan motif para pelaku saat itu.

Belakangan, Polda Metro Jaya melimpahkan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus kepada Puspom TNI.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan setelah mendapat laporan soal peristiwa itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan.

BACA JUGA:New Hyundai Creta 2026 Resmi Hadir di Indonesia, SUV-B Makin Gagah dan Canggih, Ini Spesifikasinya!

Dari fakta penyelidikan, Polda lalu menyerahkan penanganan kasus ke Puspom TNI karena keterlibatan anggota TNI.

Iman menyebut polisi juga tidak menemukan keterlibatan warga sipil dalam peristiwa itu.

"Dari hasil penyelidikan tersebut, setelah kami menemukan fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian saat ini dapat kami laporkan kepada Pimpinan bahwa permasalahan tersebut sudah kami limpahkan ke Puspom TNI," kata Iman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (31/3).