MCSP, Penyempurnaan Sistem Pencegahan Korupsi

KORANPAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam terus memperkuat komitmennya dalam pencegahan korupsi dengan menggelar rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, bertempat di Ruang Rapat Besemah Satu Setdako Pagar Alam.

Rapat turut dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Inspektorat, Sekretariat DPRD, Bappeda, BKD, BKPSDM, DPMPTSPTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdukcapil, Perkimtan, Dinas Kesehatan, DPUTR, Bagian ULP, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi.

BACA JUGA:Tekankan Kolaborasi, Percepat Pembangunan Daerah

Dalam arahannya, Pj Sekda menegaskan bahwa MCSP merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP), yang kini dikembangkan KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah.

“MCSP ini bukan hanya soal kepatuhan administratif. Ini adalah upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Zaily.

Pj Sekda juga menjelaskan bahwa MCSP dirancang untuk menguatkan empat aspek penting pencegahan korupsi, yaitu: Monitoring pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah, Controlling potensi kerawanan korupsi, Surveillance terhadap aktivitas berisiko dengan pendekatan lokal, Prevention melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA:Desak Pembentukan Badan Khusus

Melalui rapat ini, Pj Sekda meminta seluruh perangkat daerah untuk mempersiapkan dokumen, indikator, serta kelengkapan data dengan lebih baik dan tepat waktu.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan MCSP 2025 dapat berjalan optimal serta memberikan gambaran utuh terhadap komitmen Pemkot Pagar Alam dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Rapat ditutup dengan penekanan kembali pentingnya kolaborasi dan konsistensi antarinstansi dalam mendukung keberhasilan implementasi MCSP, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang berintegritas demi pelayanan publik yang lebih baik.