Komisi III Ingatkan Kasek Tak Hapus Dapodik

KORANPAGARALAMPOS.COM - Merasa tak jelas statusnya sebagai honorer, ratusan guru dan tenaga pendidik di Kota Pagaralam mengadu ke Kantor DPRD Kota Pagaralam di Kompleks Perkantoran Gunung Gare pada Senin (26/1) sekira pukul 14.30 WIB. 

Kedatangan ratusan ‘pahlawan tanpa tanda jasa’ mengadu ke wakil rakyat ini terkait terancam akan hilangnya status honorer mereka dari data pokok pendidikan (Dapodik).

Kedatangan honorer di lingkup pendidikan ini disambut langsung Ketua DPRD Kota Pagaralam, H Jenni Sandiyah didampingi Ketua Komisi III, Halipan Matsohan berserta anggota komisi lainnya. 

BACA JUGA: Waspadai Lonjakan Harga Emas dan Pangan

Pada Kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Pagaralam, H Jenni Sandiyah turut prihatin dengan nasib para guru dan tanaga penididik yang statusnya masih honorer dan tidak masuk dalam pengangkat Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (PPPK) atau yang paruh waktu.

Didampingi Halipan Matsohan, pihak DPRD Kota Pagaralam akan berupaya mencari solusi jalan terbaik untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di Kota Pagaralam yang pada kesempatan tersebut anggota DPRD menerima sedikitnya 153 honorer yang terdiri sebagai guru dan tenaga pendidik. 

“Mereka ini adalah honorer yang tidak masuk PPPK atau paruh waktu, mereka terancam akan dihapus  dari data Dapodik dengan demikian mereka akan kehilangan hak mereka untuk mengajar,” ucap Halipan.

BACA JUGA:Board Manual

Komisi III dan Ketua DPRD Kota Pagaralam telah memfasilitasi, ada Dinas Pendidikanm BKSDM untuk mencari solusi memperjuangkan nasib para honorer.

Sebagai langkah konkret pihak DPRD Pagaralam, besok (Selasa, red) akan dilakukan pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan bersama seluruh kepala sekolah baik tingkat SD dan SMP untuk mencari solusi atas persoalan Dapodik ini.

“Kita berharap jangan ada kepala sekolah yang mengambil tindakan untuk menghapus data Dapodik ini, biarlah ini berproses dulu sembari Komisi III secepatnya akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah atai Komisi X DPR RI yang membidangi persoalan ini,” beber Halipan.  

BACA JUGA:KPK Kembalikan Aset Negara Rp 1,5 Triliun

Sementara itu informasi yang dihimpun Pagaralampos, jika ratusan honorer guru dan tenaga pendidik dari sekolah tingkat TK SD, dan SMP.

Bahkan pengakuan beberapa honorer ini jika mereka ada yang statusnya telah sertifikasi, namun masih kesulitan untuk mendapatkan jam ngajar.