Saya menjawab tidak mau. Dirayu lagi. Tidak mau. Diajak ngobrol lagi. Tetap tidak mau. Partai baru itu pun tidak pernah berdiri.
Sang tokoh punya pandangan simple: partai itu bisa dapat suara atau tidak akan dilihat siapa calon presiden yang diajukan.
Mungkin sama dengan prinsip partai baru yang pekan lalu dideklarasikan di Jakarta: Partai Gerakan Rakyat.
Partai itu sudah langsung menyebut bahwa capresnya nanti adalah Anies Baswedan.
Mungkin belum bisa segera membuat Anies sebagai presiden, tapi sudah bisa mengeruk suara dari simpatisan Anies. Lalu pada pilpres berikutnya sudah punya modal suara yang lebih jelas.
Berarti strategi Partai Gerakan Rakyat jelas: meraih kursi di parlemen dengan memanfaatkan nama Anies Baswedan.
Memang sulit bagi PSI untuk langsung mencalonkan Gibran. Harus ada kejelasan dulu dari sikap Prabowo: Gibran digandeng lagi atau tidak.
Kalau Gibran digandeng lagi berarti PSI harus berebut suara di lingkungan "pendukung Prabowo". PSI harus bertarung di dalam selimut yang sama: selimut Gerindra. Padahal ada banyak partai di bawah selimut yang sama.
Maka kalau Gibran tetap digandeng Prabowo, PSI harus menggunakan "cara Nasdem" untuk meraih banyak kursi di parlemen: "membajak" para pemilik kursi dari partai lain.
Suatu saat dulu Nasdem sangat dikenal sebagai "pembajak" kursi partai lain. Terutama ketika jabatan jaksa agung dipegang orang Nasdem.
Apakah PSI akan pakai cara Nasdem dulu itu? Tentu tidak perlu tahun ini. Masih ada waktu. Bisa dua tahun lagi. Agar mereka tidak perlu menghadapi risiko diberhentikan partainya dari keanggotaan DPR.
Kalau transfer itu dilakukan dua tahun lagi toh masa jabatan sudah hampir selesai. Diberhentikan pun tidak masalah. Toh nilai transfernya sebanding dengan hilangnya fasilitas di DPR selama satu tahun.
Meski transfer baru dilakukan dua tahun lagi, "perjanjian di bawah meja"-nya sudah harus dibuat tahun ini. Maka kita akan segera melihat proses naturalisasi kursi antar partai. Tentu masih bersifat bisik-bisik tapi sudah bisa didengar tetangga.