Percepat Pembangunan dan Tingkatkan PAD

KORANPAGARALAMPOS.COM - Wakil Wali Kota Pagar Alam Hj. Bertha menghadiri Rapat Paripurna VI Sidang Ke-4 DPRD Kota Pagar Alam dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam, Senin (6/7).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD H. Syahrol Effendi, didampingi Ketua DPRD Hj. Jenny Sandiyah dan Wakil Ketua I Hj. Desi Siska.

Turut hadir unsur Forkopimda, para asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.

Paripurna tersebut menjadi forum penyampaian hasil evaluasi masing-masing komisi DPRD setelah melakukan pembahasan bersama OPD mitra kerja terhadap realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

BACA JUGA:Permudah Perizinan Bangunan Bagi Masyarakat

Dalam laporannya, Komisi I menyoroti sejumlah aspek yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah daerah, di antaranya realisasi belanja pegawai yang belum optimal, perlunya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana di sejumlah kantor kecamatan.

Selain itu, Komisi I juga memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta mendorong seluruh OPD agar lebih proaktif menyampaikan berbagai kendala maupun usulan program pada tahap perencanaan sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Sementara itu, Komisi II menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya terkait optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Komisi meminta seluruh OPD menggali potensi yang ada secara maksimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penopang utama pembangunan.

BACA JUGA:Wasiat Icha

Adapun Komisi III memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebutuhan penambahan debit air bersih di wilayah Dempo Selatan, khususnya kawasan Atung Bungsu, yang hingga kini masih kerap mengalami gangguan distribusi air.

Selain itu, Komisi III menegaskan agar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi prioritas dan dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

Komisi juga mendesak percepatan perbaikan jalan-jalan yang mengalami kerusakan serta meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar target penyerapan anggaran sesuai arahan pemerintah pusat dapat tercapai.