Mahfud MD Soroti Tata Kelola MBG

KORANPAGARALAMPOS.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul tidak terlepas dari minimnya pengalaman birokrasi dan pemahaman mengenai hukum keuangan negara.

Saat ditemui di Le Gareca Space, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (6/6), Mahfud menilai Dadan menjalankan kebijakan tanpa memahami mekanisme pengelolaan anggaran negara yang seharusnya mengikuti aturan yang ketat.

"Pak Dadan tidak punya pengalaman di birokrasi, tidak mengerti hukum keuangan negara, seakan-akan semua bisa dilakukan seenaknya," ujar Mahfud.

BACA JUGA:Modus Pura-pura Menolong, Dua Pelaku Curanmor di Pagar Alam Berhasil Dibekuk

Ia menilai selama dipimpin Dadan, BGN justru kerap memunculkan polemik melalui sejumlah pengadaan yang dianggap tidak relevan dengan tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis.

Mahfud mencontohkan adanya pengadaan sepeda motor listrik hingga kaos kaki yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Menurutnya, berbagai kontrak yang dibuat selama pelaksanaan program tersebut banyak menyisakan persoalan dan patut dipertanggungjawabkan secara hukum.

"Semua kontrak-kontrak bermasalah, banyak hal-hal yang tidak relevan dengan urusan MBG," tegasnya.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Hajar Oman 3-0

Mahfud bahkan menyebut persoalan yang saat ini terungkap kemungkinan hanya sebagian kecil dari keseluruhan masalah yang ada. Ia meyakini fakta-fakta lain akan terungkap dalam proses persidangan.

"Yang lebih parah sebenarnya daripada yang terungkap sekarang, nanti akan terlihat di pengadilan," katanya.

Meski demikian, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan konsep Program Makan Bergizi Gratis. Ia justru menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Namun, pelaksanaannya dinilai berjalan secara tidak profesional.

Ia mengingatkan bahwa sejak tiga bulan pertama program berjalan, berbagai keluhan dan kritik sudah bermunculan. Namun evaluasi yang diharapkan tidak kunjung menghasilkan perbaikan tata kelola. "Sebenarnya pada bulan-bulan pertama itu sudah kelihatan ugal-ugalan. Pemahaman tentang makan bergizi gratis itu apa, kalau dari negara bentuknya apa, kalau dalam ilmu gizi apa, tidak dibedakan," ujarnya.