Google Advertisement Below

Mahfud MD Soroti Tata Kelola MBG

Reporter: Dep |

Editor: Almi |

Minggu , 07 Jun 2026 - 17:45

Mahfud MD Soroti Tata Kelola MBG--net

BACA JUGA:Neo Pop

Di sisi lain, Kejaksaan Agung kini tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola Program MBG. Dalam kasus tersebut, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa secara konsep, program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima manfaat. Namun dalam praktiknya, banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang justru ditunjuk karena memiliki keterkaitan dengan petinggi BGN.

Selain itu, yayasan-yayasan yang menjadi mitra tersebut disebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Meski demikian, mereka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Menurut penyidik, sejumlah yayasan tersebut diduga memiliki afiliasi dengan para tersangka, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis yang menyangkut penggunaan anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat.

Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan serta memastikan tata kelola program pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

mahfud md soroti tata kelola mbg                            koranpagaralampos.com - mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) sekaligus pakar hukum tata negara, mahfud md, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola program makan bergizi gratis (mbg) di bawah kepemimpinan mantan kepala badan gizi nasional (bgn), dadan hindayana.
menurutnya, berbagai persoalan yang muncul tidak terlepas dari minimnya pengalaman birokrasi dan pemahaman mengenai hukum keuangan negara.
saat ditemui di le gareca space, bantul, daerah istimewa yogyakarta, sabtu (6/6), mahfud menilai dadan menjalankan kebijakan tanpa memahami mekanisme pengelolaan anggaran negara yang seharusnya mengikuti aturan yang ketat.
"pak dadan tidak punya pengalaman di birokrasi, tidak mengerti hukum keuangan negara, seakan-akan semua bisa dilakukan seenaknya," ujar mahfud.
baca juga:modus pura-pura menolong, dua pelaku curanmor di pagar alam berhasil dibekuk
ia menilai selama dipimpin dadan, bgn justru kerap memunculkan polemik melalui sejumlah pengadaan yang dianggap tidak relevan dengan tujuan utama program makan bergizi gratis.
mahfud mencontohkan adanya pengadaan sepeda motor listrik hingga kaos kaki yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
menurutnya, berbagai kontrak yang dibuat selama pelaksanaan program tersebut banyak menyisakan persoalan dan patut dipertanggungjawabkan secara hukum.
"semua kontrak-kontrak bermasalah, banyak hal-hal yang tidak relevan dengan urusan mbg," tegasnya.
baca juga:timnas indonesia hajar oman 3-0
mahfud bahkan menyebut persoalan yang saat ini terungkap kemungkinan hanya sebagian kecil dari keseluruhan masalah yang ada. ia meyakini fakta-fakta lain akan terungkap dalam proses persidangan.
"yang lebih parah sebenarnya daripada yang terungkap sekarang, nanti akan terlihat di pengadilan," katanya.
meski demikian, mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak mempersoalkan konsep program makan bergizi gratis. ia justru menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak. namun, pelaksanaannya dinilai berjalan secara tidak profesional.
ia mengingatkan bahwa sejak tiga bulan pertama program berjalan, berbagai keluhan dan kritik sudah bermunculan. namun evaluasi yang diharapkan tidak kunjung menghasilkan perbaikan tata kelola. "sebenarnya pada bulan-bulan pertama itu sudah kelihatan ugal-ugalan. pemahaman tentang makan bergizi gratis itu apa, kalau dari negara bentuknya apa, kalau dalam ilmu gizi apa, tidak dibedakan," ujarnya.
baca juga:neo pop
di sisi lain, kejaksaan agung kini tengah mengusut dugaan korupsi dalam tata kelola program mbg. dalam kasus tersebut, mantan kepala bgn dadan hindayana bersama dua mantan wakil kepala bgn, sony sonjaya dan lodewyk pusung, telah ditetapkan sebagai tersangka.
direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus, syarief sulaeman nahdi, menjelaskan bahwa secara konsep, program mbg seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima manfaat. namun dalam praktiknya, banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg) yang justru ditunjuk karena memiliki keterkaitan dengan petinggi bgn.
selain itu, yayasan-yayasan yang menjadi mitra tersebut disebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. meski demikian, mereka memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.
baca juga:ciptakan suasana nyaman sambut pat 2025/2026
menurut penyidik, sejumlah yayasan tersebut diduga memiliki afiliasi dengan para tersangka, yakni dadan hindayana, sony sonjaya, dan lodewyk pusung.
kasus ini menjadi perhatian publik karena program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis yang menyangkut penggunaan anggaran negara dan pelayanan kepada masyarakat.
proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan serta memastikan tata kelola program pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Pagaralam Pos, 22 Agustus 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan

Iklan Google