Putuskan Terima Izin Tambang

Reporter: Thom Yorke |

Editor: Thom Yorke |

Minggu , 28 Jul 2024 - 20:18

Putuskan Terima Izin Tambang--Net

Sebelumnya PP Muhammadiyah menyatakan akan menggelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024.

BACA JUGA:Mama Momala

Pleno itu mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan.

Termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

“Muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan. (net)

putuskan terima izin tambang                            jakarta – pimpinan pusat atau pp muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau iup.
izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.
“sudah diputuskan dalam rapat pleno pp muhammadiyah sudah menyetujui,” kata pengurus pimpinan pusat muhammadiyah, anwar abbas.
baca juga:pastikan rumdin nyaman dan representatif
anwar mengatakan persetujuan menerima iup untuk ormas keagamaan itu berisi sejumlah catatan.
bunyi catatan itu, kata dia, jika muhammadiyah memutuskan menerima dan mengelola tambang, maka pengelolaan harus dilakukan dengan menjaga lingkungan.
“saya tahu muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir,” ucap dia.
baca juga:geber tabligh akbar, hadirkan ustadz ahmad al-habsyi
selain menjaga lingkungan, muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat yang terdampak oleh tambang tersebut. 
sebab itu, mantan sekretaris jenderal majelis ulama indonesia (mui) ini mengatakan, jika harus mengelola tambang, muhammadiyah harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
namun anwar mengatakan masyarakat setempat jangan mengedepankan emosi.
baca juga:bripka muhidin: ingat, jangan terlibat judi online 
“di situ ada hitung-hitungannya,” tutur mantan bendahara umum pp muhammadiyah itu menjelaskan isi catatan dari rapat pleno tersebut. 
dia menyatakan rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu.
sebelumnya pp muhammadiyah menyatakan akan menggelar rapat pleno pada sabtu, 13 juli 2024.
baca juga:mama momala
pleno itu mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk ormas keagamaan.
termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.
“muhammadiyah siap menerima dan siap mengelola,” ujar dia. 
baca juga:putus rantai penularan penyakit polio
sebelumnya, presiden joko widodo atau jokowi telah menyetujui pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (wiupk) kepada ormas keagamaan.
kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan pemerintah (pp) nomor 25 tahun 2024 yang mengizinkan ormas mengelola usaha pertambangan. (net)