Gibran Capres

Gibran Capres--Tomy/Pagaralampos

Ia bilang, pencalonan itu akan diumumkan sejak partai itu didirikan. Kalau saya tidak mau, partai itu tidak jadi didirikan.

Saya menjawab tidak mau. Dirayu lagi. Tidak mau. Diajak ngobrol lagi. Tetap tidak mau. Partai baru itu pun tidak pernah berdiri.

BACA JUGA:Review Performa Stylus Pihak Ketiga vs Stylus Original di Tablet Kelas Menengah 2026: Mana yang Lebih Akurasi

Sang tokoh punya pandangan simple: partai itu bisa dapat suara atau tidak akan dilihat siapa calon presiden yang diajukan.

Mungkin sama dengan prinsip partai baru yang pekan lalu dideklarasikan di Jakarta: Partai Gerakan Rakyat.

Partai itu sudah langsung menyebut bahwa capresnya nanti adalah Anies Baswedan.

Mungkin belum bisa segera membuat Anies sebagai presiden, tapi sudah bisa mengeruk suara dari simpatisan Anies. Lalu pada pilpres berikutnya sudah punya modal suara yang lebih jelas.

BACA JUGA:10 Rekomendasi Motor Sport Terbaik 2026 di Indonesia, Performa Gahar dan Desain Memikat Ditahun 2026!

Berarti strategi Partai Gerakan Rakyat jelas: meraih kursi di parlemen dengan memanfaatkan nama Anies Baswedan.

Memang sulit bagi PSI untuk langsung mencalonkan Gibran. Harus ada kejelasan dulu dari sikap Prabowo: Gibran digandeng lagi atau tidak.

Kalau Gibran digandeng lagi berarti PSI harus berebut suara di lingkungan "pendukung Prabowo". PSI harus bertarung di dalam selimut yang sama: selimut Gerindra. Padahal ada banyak partai di bawah selimut yang sama.

Maka kalau Gibran tetap digandeng Prabowo, PSI harus menggunakan "cara Nasdem" untuk meraih banyak kursi di parlemen: "membajak" para pemilik kursi dari partai lain.

BACA JUGA:5 HP Layar Lengkung Murah 2026 Tampil Lebih Premium, Desain Elegan dan Spesifikasi Bikin Tergoda Ditahun 2026!

Suatu saat dulu Nasdem sangat dikenal sebagai "pembajak" kursi partai lain. Terutama ketika jabatan jaksa agung dipegang orang Nasdem.

Apakah PSI akan pakai cara Nasdem dulu itu? Tentu tidak perlu tahun ini. Masih ada waktu. Bisa dua tahun lagi. Agar mereka tidak perlu menghadapi risiko diberhentikan partainya dari keanggotaan DPR.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan