Tak Semua Perkara Harus ke Pengadilan

Reporter: Dep |

Editor: Almi |

Selasa , 27 Jan 2026 - 18:02

BATU PERTAMA: Kajati Sumsel, Dr Ketut Sumedana letakkan batu pertama pembangunan Ghumah Baghi RJ Kejari Kota Pagaralam, berlokasi di kawasan Eks MTQ Gunung Gare. --Devi/Pagaralampos

tak semua perkara harus ke pengadilan                            koranpagaralampos.com - kepala kejaksaan tinggi (kajati) sumatera selatan, dr ketut sumedana secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan ghumah baghi restorative justice (rj) kejaksaan negeri (kejari) kota pagaralam.
kegiatan tersebut berlangsung di kawasan eks mtq kompleks perkantoran gunung gare, kota pagaralam, selasa (27/1).
peletakan batu pertama ini turut dihadiri oleh wali kota pagaralam, ludi oliansyah, ketua dprd kota pagaralam, hj jenni shandiyah se mh, kepala kejaksaan negeri pagaralam, dr ira febriana sh msi, kapolres pagaralam, akbp januar kencana setia persada sik, unsur forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda), serta jajaran organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kota pagaralam.
baca juga:tertarik dan kembangkan potensi budaya besemah
dalam sambutannya kajati sumsel, dr ketut sumedana menyampaikan apresiasinya terhadap konsep ghumah baghi yang mengangkat ciri khas daerah serta kearifan lokal masyarakat besemah.
ia menilai konsep tersebut sejalan dengan semangat penerapan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dan kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhap) baru yang mengakui hukum yang hidup di tengah masyarakat.
“saya senang dengan ghumah baghi ini karena ada ciri khas daerah dan kearifan lokal yang diambil.
apalagi dengan adanya kuhp dan kuhap baru, telah mengakui adanya hukum yang hidup di tengah masyarakat,” ujar ketut sumedana.
baca juga:kumpul optimis 
lebih lanjut ia menjelaskan, dengan hadirnya undang-undang baru tersebut, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa diharapkan tidak lagi semata-mata berorientasi pada proses penyidikan hingga persidangan, melainkan mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir.
“kalau bisa semua perkara tidak sampai ke pengadilan.
nantinya, ketika rumah restorative justice ini sudah berdiri, bisa digunakan oleh tokoh adat, masyarakat, polisi, jaksa, bahkan hakim.
fungsinya tidak hanya untuk penyelesaian perkara pidana, tetapi juga sebagai tempat musyawarah, termasuk untuk persoalan keperdataan,” imbuhnya.
baca juga:insentif guru honorer naik cepek ceng
ketut sumedana juga berharap keberadaan ghumah baghi restorative justice dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan tenteram.
menurutnya, penyelesaian permasalahan secara musyawarah dan kekeluargaan akan mewujudkan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadilan.
“kita ingin masyarakat yang damai, adil dan harmonis. harapan kami, seluruh permasalahan masyarakat bisa diselesaikan di sini tanpa harus melalui penyidikan, penuntutan, apalagi persidangan di pengadilan.
baca juga:dukung program presiden prabowo, polres pagar alam gelar panen jagung di kelurahan selibar
ini sejalan dengan asta cita presiden ri, prabowo subianto,” tandasnya.
sementara itu wali kota pagaralam, ludi oliansyah menyampaikan bahwa kawasan kompleks eks mtq gunung gare ke depan akan dikembangkan sebagai kawasan fasilitas umum (fasum) serta lokasi museum ghumah baghi sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya lokal dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal di kota pagaralam.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Pagaralam Pos, 28 Januari 2026

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan