Perkuat Pencegahan Korupsi di Daerah

*Pj Sekda Pimpin Rapat Persiapan MCSP KPK 2025

KORANPAGARALAMPOS.COM – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pagar Alam, Zaily Oktosab Fitri Abidin, memimpin rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Besemah Tige Setdako Pagar Alam, pada Jumat (29/8).

Rapat ini diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Inspektorat, Bappeda, BKD, BKPSDM, DMPMTSPTK, Perkim, Disdikbud, Dinkes, Disdukcapil, serta Kabag ULP Setdako Pagar Alam.

Dalam arahannya, Pj Sekda Zaily menegaskan MCSP merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP), yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

BACA JUGA:Tingkatkan SDM Secara Merata di Seluruh Indonesia

Tujuannya adalah memperkuat pencegahan korupsi dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“MCSP ini bukan hanya soal kepatuhan administratif. Ini adalah upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Pj Sekda.

Lebih lanjut, Zaily menjelaskan sistem MCSP dirancang untuk memperkuat empat aspek utama, yaitu: Monitoring pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah, Controlling potensi kerawanan korupsi di berbagai sektor, Surveillance terhadap aktivitas yang berisiko, dengan pendekatan lokal berbasis data dan kondisi wilayah, Prevention melalui perbaikan sistem tata kelola agar lebih efektif dan efisien.

BACA JUGA:Dokter Hewan

Penerapan MCSP KPK 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan di Kota Pagar Alam, sekaligus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kita harus bersinergi antar-OPD, memastikan setiap indikator dalam MCSP ini tercapai, agar Pagar Alam menjadi contoh daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan baik dan bebas dari praktik korupsi,” pungkas Zaily.

Dengan adanya rapat persiapan ini, Pemerintah Kota Pagar Alam berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas implementasi program pencegahan korupsi, sejalan dengan arahan KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Cg09)