Padahal Gus Yahya pasti tahu bahwa keahlian utama Bahrawi adalah di bidang anti terorisme, anti radikalisme dan di gerakan pro-moderasi. Ia memang NU bahkan sejak sebelum lahir --ayahnya adalah santri ulama terkemuka di Bangkalan, Syaikhona Cholil, yang juga gurunya pendiri NU KH Hasyim Asy'ari-- tapi bukan pengurus NU di tingkat apa pun.
Setelah mempelajari proposal tersebut Bahrawi berkesimpulan: proposal itu sangat merugikan NU. Bahkan proposal tersebut ia sebut sebagai proposal yang zalim terhadap NU.
BACA JUGA:Kepala OPD Dilarang Tinggalkan Kota
Misalnya, kata Bahrawi, semua biaya penambangan menjadi tanggung jawab NU. Setelah itu hasilnya 30 persen untuk NU, 70 persen untuk pengelola.
Melihat buruknya proposal bisnis tersebut Bahrawi sampai menyarankan agar Gus Yahya menghadap Presiden Prabowo. Gus Yahya pun akhirnya menemui Prabowo tapi Bahrawi tidak tahu hasil pembicaraan itu.
Apakah Gus Yahya akhirnya sependapat dengan Bahrawi? Bahwa proposal itu sangat merugikan NU? Apakah Gus Yahya lantas membuat putusan untuk tidak mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut --meski PBNU sudah pernah menerima “uang muka”?
Apakah berarti Gus Yahya berani menolak titipan lama Jokowi untuk menyerahkan pengelolaan tambang NU ke perusahaan tersebut?
Saya penasaran.
BACA JUGA: Copot Jaksa Terjaring OTT
Meski sangat samar Bahrawi menilai urusan tambang ini sangat erat dengan politik Pilpres tahun 2029 kelak. Dengan punya tambang NU ia nilai akan punya kekuatan dahsyat menjelang Pilpres akan datang. Punya massa besar dan punya uang yang banyak --awalnya dimaksud untuk kepentingan politik Jokowi.
Bahrawi merujuk pada isi proposal bisnis tersebut. Di tahun-tahun awal, bagian NU memang 30 persen, tapi mendekati pemilu NU dapat bagian 70 persen. Dengan demikian tepat menjelang Pemilu uang NU sangat banyak dari bagian yang 70 persen.
Saya tentu tidak bisa menilai proposal tersebut sebenarnya seperti apa. Baik atau buruk bagi NU. Atau sebenarnya proposal yang wajar saja secara bisnis. Saya tidak pernah membacanya. Bahrawi yang masih menyimpannya.
BACA JUGA:Vivo X200T Siap Meluncur, Andalkan Performa Kencang dan Kamera Berkelas Ditahun 2025!
Tapi bahwa 30-70 di tahun-tahun awal lalu menjadi 70-30 di tahun-tahun berikutnya sebenarnya tidak harus dikaitkan dengan siklus politik Pemilu.
Proposal seperti itu wajar secara bisnis. Dengan usul pembagian seperti itu pengelola ingin modalnya cepat kembali --apalagi kalau modal itu didapat dari kredit bank. Setelah modal kembali, dan utang lunas, tidak masalah tinggal menerima 30 persennya.
Pun kalau proposal itu dianggap merugikan NU. Kan masih bisa dirundingkan. Dinego. Setiap pembuat proposal pasti sepihak: ingin yang terbaik untuk dirinya. Toh masih akan dirundingkan dan diadakan tawar-menawar.