Tekankan Pentingnya Data Akurat
SENSUS EKONOMI: Bertempat di Ruang Rapat Besemah I Setdako Pagar Alam, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah membuka secara resmi giat Sensus Ekonomi tahun 2026--ist
KORANPAGARALAMPOS.COM – Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Terpadu Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dan Statistik Sektoral Kota Pagar Alam, yang berlangsung di Ruang Rapat Besemah I, Kantor Wali Kota Pagar Alam, Rabu (15/4).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal strategis dalam mempersiapkan basis data ekonomi yang akurat guna mendukung arah pembangunan Kota Pagar Alam dalam satu dekade ke depan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang sangat krusial.
Ia meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat hingga lurah untuk memberikan dukungan penuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan.
BACA JUGA:Heboh Kasus Pelecehan di UI
“Data adalah kompas kita dalam membangun. Tanpa data yang akurat dari Sensus Ekonomi 2026, kebijakan yang kita ambil bisa tidak tepat sasaran. Untuk itu, saya minta seluruh OPD membantu kelancaran petugas survei di lapangan,” tegasnya.
Kak Ludi juga mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlena dengan peningkatan nilai indeks pembangunan sebelumnya yang naik dari 1,20 menjadi 2,35.
Menurutnya, capaian tersebut patut disyukuri, namun masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Kita harus terus meningkatkan kekompakan untuk mendorong nilai indeks pembangunan Kota Pagar Alam agar lebih baik lagi, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA:Gunung Dempo Erupsi, Status Masih Waspada
Selain fokus pada persiapan SE2026, rapat ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan statistik sektoral.
Wali Kota menekankan agar setiap OPD mampu mengelola data sektoral secara terintegrasi guna mewujudkan satu data yang valid di Kota Pagar Alam.
“Sinergi antara BPS sebagai pembina data dan pemerintah daerah sebagai produsen data harus diperkuat.
Kita ingin tata kelola pemerintahan berbasis data, sehingga setiap program kesejahteraan dapat terukur dengan jelas,” tambahnya.