4 Juta UMKM Dilegalkan pada 2025

4 juta umkm dilegalkan pada 2025 koranpagaralampos.com - upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional terus diarahkan pada sektor usaha mikro. sepanjang 2025, transformasi usaha mikro dari sektor informal ke sektor formal menunjukkan capaian signifikan dengan jutaan pelaku usaha berhasil memperoleh legalitas usaha. melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta, pemerintah menargetkan percepatan perizinan, standardisasi, sertifikasi, serta digitalisasi usaha mikro agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. deputi bidang usaha mikro kementerian umkm, m. riza damanik, mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025 sedikitnya 4 juta usaha mikro telah berhasil mendapatkan legalisasi usaha. baca juga:ateis rob menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam proses transformasi umkm. “transformasi usaha mikro hanya bisa dipercepat melalui kolaborasi lintas sektor, karena proses perizinan melibatkan banyak lembaga,” ujar riza saat ditemui, jumat (19/12). ia menjelaskan, kolaborasi tersebut tidak hanya mempermudah perizinan, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan serta kemitraan usaha. hal ini dinilai penting untuk mendorong usaha mikro naik kelas dan masuk dalam rantai pasok yang lebih besar. baca juga:dorong peningkatan disiplin – kualitas pelayanan publik tercatat sebanyak 2,2 juta usaha mikro yang sebelumnya belum tersentuh pembiayaan formal kini telah memperoleh akses permodalan resmi. selain itu, sekitar 27 ribu usaha mikro di 19 provinsi berhasil terhubung dengan kemitraan usaha menengah dan besar. di sektor pembiayaan, pemerintah juga terus mengoptimalkan penyaluran kredit usaha rakyat (kur). sepanjang 2025, penyaluran kur nasional telah mencapai lebih dari rp250 triliun dari total pagu sebesar rp284 triliun. baca juga:tingkatkan kualitas sumber daya manusia “kami memastikan pelaku usaha mikro mendapatkan kemudahan perizinan, pembiayaan, dan pengembangan usaha agar dapat naik kelas,” tambah riza. sementara itu, gubernur sumatera selatan herman deru menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan fondasi utama dalam penguatan umkm di daerah. dengan status usaha yang jelas, pelaku umkm dinilai lebih mudah mengakses pembiayaan dan program pembinaan pemerintah. baca juga:targetkan tiap opd hasilkan inovasi daerah ia juga menyampaikan pemerintah provinsi sumatera selatan akan segera mengintegrasikan layanan perizinan khusus umkm di seluruh kabupaten dan kota. langkah ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan usaha mikro secara merata di daerah. “dengan layanan yang terintegrasi, pelaku umkm dapat mengurus perizinan lebih cepat dan mudah,” pungkasnya.   

Tag

• # pondasi ekonomi
• # h. herman deru
• # pemprov
• # umkm
• # sumsel

Share

• 
• 
• 
• 
•