Jaga Ketahanan Pangan, Dorong Distribusi CPP Lebih Transparan

Pemkot Gelar Rapat Penyaluran Bantuan CPP Juni dan Juli 2025

Dalam rangka memastikan kelancaran penyaluran bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bulan Juni dan Juli tahun 2025, Pemerintah Kota Pagar Alam menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Dahnial Nasution.

Rapat penting ini berlangsung di Ruang Rapat Besemah Tige, Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam, pada Kamis (17/7).

Kegiatan ini menjadi bentuk konkret komitmen Pemkot Pagar Alam dalam mendukung program nasional ketahanan pangan serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan.

BACA JUGA:Wadah Pengembangan Potensi Diri dalam Dunia Digital

Dalam rapat tersebut, Dahnial Nasution menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor agar distribusi bantuan pangan tepat sasaran, efisien, dan tanpa hambatan.

Program bantuan pangan berupa beras yang berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM), terutama di tengah situasi ekonomi yang masih bergejolak dan harga kebutuhan pokok yang fluktuatif.

“Penyaluran CPP bukan sekadar program formalitas, tapi ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Dahnial.

BACA JUGA:Bangun SDM Unggul di Masa Depan

Ia juga menekankan bahwa bantuan yang akan disalurkan pada bulan Juni dan Juli ini harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Dalam rapat tersebut, turut hadir perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Bagian Kesra, hingga aparat kecamatan dan kelurahan. Semua pihak diminta untuk berperan aktif dan sigap dalam memverifikasi data penerima bantuan serta mengawasi distribusinya.

“Kita harus bersinergi dalam memastikan data penerima bantuan benar-benar valid. Jangan sampai ada warga yang berhak namun tidak menerima, atau sebaliknya,” ujar Dahnial. (Adv)