Koruptor Bisa Diampuni Lewat Denda Damai

Reporter: Rendi |

Editor: Rendi |

Sabtu , 28 Dec 2024 - 15:56

Menkum RI Supratman Andi Agtas --net

koruptor bisa diampuni lewat denda damai                            koranpagaralampos.co – menteri hukum (menkum) supratman andi agtas menyatakan, selain pengampunan dari presiden, pengampunan bagi pelaku tindak pidana, termasuk koruptor, bisa juga diberikan melalui denda damai. 
dia menjelaskan kewenangan denda damai dimiliki oleh kejaksaan agung (kejagung) lantaran undang-undang (uu) tentang kejaksaan yang baru memungkinkan hal tersebut.
“tanpa lewat presiden pun memungkinkan memberi pengampunan kepada koruptor karena uu kejaksaan yang baru memberi ruang kepada jaksa agung untuk melakukan upaya denda damai kepada perkara seperti itu,” kata supratman.
denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh jaksa agung. denda damai dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara. 
baca juga:tolak pajak pertambahan nilai 12 persen
supratman mengatakan implementasi denda damai masih menunggu peraturan turunan dari uu tentang kejaksaan.
ia menyebutkan, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (dpr) telah sepakat bahwa peraturan turunannya dalam bentuk peraturan jaksa agung. 
“peraturan turunannya yang belum. kami sepakat antara pemerintah dan dpr, itu cukup peraturan jaksa agung,” kata supratman.
kendati demikian, ia menegaskan, presiden prabowo subianto bakal bersikap sangat selektif dan berupaya memberikan hukuman yang maksimal kepada para penyebab kerugian negara tersebut. 
baca juga:kpk cegah yasona ke luar negeri
supratman menyebutkan, dalam menangani kasus korupsi, pemerintah menaruh perhatian kepada aspek pemulihan aset.
menurut dia, penanganan koruptor tidak hanya sekadar pemberian hukuman, tetapi juga mengupayakan agar pemulihan aset bisa berjalan.
“yang paling penting bagi pemerintah dan rakyat indonesia, adalah bagaimana asset recovery (pemulihan aset) itu bisa berjalan," ujar mantan 
ketua badan legislasi dpr tersebut.
baca juga:kenali keindahan lawang, dari kebun teh hingga air terjun yang memukau!
apabila pemulihan asetnya bisa baik, kata dia, pengembalian kerugian negara pun bisa maksimal, dibandingkan dari sekadar menghukum. “kita akan tunggu arahan bapak presiden nanti selanjutnya. kami belum mendapat arahan nih, nanti implementasinya seperti apa,” ucap supratman. (net)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Pagaralam Pos, 29 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan