Meninjau Implemantasi pendidikan inklusi di Kota Pagaralam

Reporter: Rendi |

Editor: Rendi |

Kamis , 19 Dec 2024 - 19:49

meninjau  implemantasi pendidikan inklusi di kota pagaralam                            oleh :
sinta susanti
mahasiswa pascasarjana studi disabilitas & pendidikan inlklusi uin sunan kalijaga yogyakarta
 
pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara indonesia. hal ini tertuang dalam pembukaan uud tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
pemerintah wajib menjamin hak-hak atas pendidikan bagi kelompok termarginalkan, diantaranya adalah anak-anak dengan disabilitas dan kebutuhan khusus, agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara.
kementerian kebudayaan,riset, dan teknologi no 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas  mengamanatkan bahwa semua sekolah reguler wajib menerima siswa dengan kebutuhan khusus dengan sistem pendidikan inklusif.
pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
baca juga:edukasi sejak dini, beri pemahaman bahaya narkoba
sayangnya, peraturan sistem pendidikan inklusif ini belum berjalan dengan sebagaimana tujuan awalnya, terutama untuk wilayah luar pulau jawa. 
bagi sebagian besar orang, istilah pendidikan inklusif masih terdengar asing dan jarang diperbincangkan, bahkan masih ada pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak familier dengan istilah ini.
ketidakpahaman inilah yang kemudian menjadi salah satu penghambat dalam penerapan sistem pendidikan inklusif.
selain itu, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penerapan pendidikan inklusif ini di antaranya, sarana dan prasarana yang belum mendukung untuk mengakomodasi kebutuhan seperti kelas yang belum bisa diakses oleh siswa berkebutuhan khusus, tingginya stigma masyarakat tentang keikutsertaan siswa berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler, pengetahuan guru dan perangkat sekolah masih terbatas pengetahuan dan pemahaman tentang penanganan siswa berkebutuhan khusus, kemudian komitmen dari pemerintah setempat yang belum serius untuk menerapkan sistem pendidikan inklusif di daerah.
baca juga:disperkimtan rehab 1.883 rtlh dan 214 unit bangun baru 
pada tahun 2023 melalui peraturan walikota no. 43, kota pagar alam mencoba mendorong terlaksananya sistem pendidikan inklusif.
peraturan walikota ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada setiap anak tanpa terkecuali untuk bersekolah pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga pada level pendidikan menengah pertama.
melalui peraturan walikota tersebut, sistem pembelajaran dirancang dengan menyesuaikan kebutuhan setiap siswa dengan melakukan modifikasi kurikulum yang berlaku agar dapat mengakomodasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus.
siswa berkebutuhan khusus yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif wajib memberikan hasil asesmen awal yang direkomendasikan oleh psikolog atau psikiater.
baca juga:toyota meminjam warna ikonik mazda untuk corolla cross 2025, begini penampakannya!
yang menjadi sorotan dalam kebijakan ini adalah siswa berkebutuhan khusus yang diterima pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif hanya yang terkategori disabilitas ringan seperti gangguan penglihatan ringan dan gangguan pendengaran ringan saja, artinya tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
ini mengindikasikan masih ada diskriminasi untuk anak-anak dengan disabilitas sedang dan berat untuk mengakses pendidikan umum.
kemudian pada aspek jenjang pendidikan juga masih sampai pada tingkat menengah pertama saja belum sampai pada tingkatan sekolah menengah atas.
mungkin ada pertimbangan tersendiri dari pemerintah setempat mengapa tidak semua anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke satuan pendidikan inklusif dan kebijakan hanya mencapai pada level pendidikan menengah pertama.
baca juga:punya 4 koin kuno jenis ini, segera cari tempat jual, segini nilainya!
namun paling tidak, kebijakan ini menjadi tonggak awal daerah sebagai upaya meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan bagi anak berkebutuhan khusus. 
pemerintah kota pagar alam juga perlu berbenah, dari aspek penerimaan siswa, sebaiknya mengakomodasi mereka yang memiliki disabilitas sedang hingga berat, tentu dengan mempertimbangkan sistem dukungan yang disediakan.
tidak hanya pemerintah kota, namun sekolah sebagai komponen utama penyelenggara pendidikan inklusif juga perlu menyediakan akomodasi yang layak bagi siswa dengan disabilitas dan kebutuhan khusus seperti yang telah diamanatkan oleh permendibud no. 48 tahun 2023.
pemerintah kota pagar alam juga perlu menegaskan kebijakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini sampai level sekolah menengah, yang juga menjadi jembatan bagi siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
baca juga:yamaha mx king 150 hadir dengan warna baru di akhir 2024, segini harga barunya!
sangat disayangkan jika potensi diri harus terhenti karena tidak ada sekolah menengah atas yang mau menerima siswa dengan disabilitas dan berkebutuhan khusus. 
implementasi pendidikan inklusif membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak bagi dari satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memiliki komitmen untuk mendukung program ini. (***)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Pagaralam Pos, 20 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan