DBH Sawit Sumsel Turun 4,29 Persen

Reporter: Thom Yorke |

Editor: Thom Yorke |

Sabtu , 27 Apr 2024 - 17:12

DBH Sawit Sumsel Turun 4,29 Persen--Net

Kemudian untuk 20 persennya, untuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri seperti pendataan perkebunan sawit, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi ISPO Perkebunan, rehabilitasi hutan dan jalan serta untuk perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar program jaminan sosial.

“Saat ini kami tengah menyusun Rencana Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBH Sawit tahun anggaran 2024. Targetnya selesai akhir April ini,” katanya. (Reza20)

dbh sawit sumsel turun 4,29 persen                            palembang – tahun 2024, pemerintah provinsi sumatera selatan (sumsel) mendapat pengurangan dana bagi hasil (dbh) sawit sebesar 4,29 persen dari tahun 2023.
hal itu disampaikan kepala badan pendapatan daerah (bapenda) sumsel achmad rizwan, kamis (25/4). 
rizwan menjelaskan tahun ini sumsel hanya mendapat dbh sebesar rp49 miliar, atau turun rp2,2 miliar dari tahun 2023 dari total keseluruhan dbh sawit untuk 17 daerah se-sumsel senilai rp472 miliar.
baca juga:pererat kerjasama pemda – lembaga keagamaan
“ya turun dari tahun lalu, kalau tahun lalu kita dapat rp51,2 miliar,” kata rizwan. 
pembagian dbh sendiri dibagikan untuk seluruh daerah meski tak termasuk sebagai daerah penghasil sawit yang besar seperti kota palembang, kota pagaralam dan kota prabumulih. bahkan alokasi pembangianya juga dibagikan dengan layak.
“namun tetap pembagian terbesar terutama di sumsel didominasi daerah penghasil seperti kabupaten musi banyuasin, kab. banyuasin, dan kab ogan komering ilir,” ungkapnya.
baca juga:target raih nilai b dari ombudsman ri 
dana bagi hasil perkebunan sawit adalah dbh yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan atau produk turunannya.
tujuan penetapan jenis dbh hasil perkebunan sawit ini untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas yang membawa dampak negatif, yang disebabkan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor perkebunan sawit.
“dbh sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan sebesar 20 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 60 persen, dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20 persen,” katanya.
baca juga:mtq momentum meningkatkan pemahaman al-qur’an
sementara itu untuk pengguna dbh sawit 80 persennya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan seperti peningkatan struktur, pemeliharaan berkala, dan lain-lain.
lalu penanganan jembatan seperti rehabilitasi atau pemeliharaan, pengantin jembatan dan pembangunan jembatan. 
baca juga:liza yudha dikukuhkan sebagai pembina posyandu
kemudian untuk 20 persennya, untuk kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri seperti pendataan perkebunan sawit, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan, pembinaan dan pendampingan untuk sertifikasi ispo perkebunan, rehabilitasi hutan dan jalan serta untuk perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar program jaminan sosial.
“saat ini kami tengah menyusun rencana kegiatan dan penganggaran (rkp) dbh sawit tahun anggaran 2024. targetnya selesai akhir april ini,” katanya. (reza20)