PAGARALAM POS, Pagaralam – Penjabat (Pj) Walikota Pagaralam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM, mengungkapkan apresiasi atas pandangan umum Fraksi Gerindra Kota Pagaralam, terkait subsidi harga beras jenis Sembako Premium Harga Pangan Harian (SPHP).
Menurutnya, pandangan tersebut memberikan masukan yang berharga, terkait penggunaan beras cadangan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam untuk Bantuan Sosial (Bansos).
H Lusapta Yudha Kurnia menegaskan, bahwa saat ini belum ada dasar hukum yang mengatur penggunaan beras cabangan sebagai bantuan sosial.
BACA JUGA:Sopir Salim
Ini menjadikan pandangan Fraksi Gerindra menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat, guna memastikan efektivitas dan legalitas dari program subsidi harga beras.
Lebih lanjut Lusapta Yudha Kurnia menjelaskan mengenai kondisi harga beras SPHP, yang seharusnya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Lusapta Yudha Kurnia pun menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas harga Sembako sebagai upaya pengendalian inflasi.
BACA JUGA:Gelar Aneka Lomba Bernuansa Islam
Terkait hal ini Pj Walikota menyatakan bahwa pelaksanaan pasar murah menjadi salahsatu solusi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak inflasi.
“Pasar murah merupakan upaya konkret untuk menjaga stabilitas harga Sembako dan mengendalikan inflasi. Ini sudah diatur dalam peraturan Menteri, dan harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada,” ungkap Lusapta Yudha Kurnia.
Namun, dia menambahkan bahwa jumlah paket bantuan pada pasar murah akan terbatas sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
BACA JUGA:Berburu Takjil di Pasar Ramadhan
Sementara itu untuk bantuan bahan pokok secara langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, Lusapta Yudha Kurnia menyatakan bahwa program ini akan dilaksanakan dengan prinsip ‘by name by address’ untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.
Dengan adanya pandangan umum dari Fraksi Gerindra dan penegasan dari Pj Walikota Pagaralam, diharapkan kebijakan terkait subsidi harga beras dan pelaksanaan pasar murah dapat menjadi solusi yang efektif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi dan inflasi yang terjadi. (Cg09/CE-V)