Dalam konteks ini, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan adanya pendekatan yang bijaksana dan juga inklusif untuk dapat merangkul aspek globalisasi tanpa mengorbankan identitas lokal atau nasional. Penting untuk mengakui bahwa identitas kewarganegaraan dapat menjadi dinamis dan terbentuk oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh global. Membangun kesadaran kewarganegaraan yang kokoh memerlukan pendidikan yang menghargai dan memahami peran identitas global dalam kehidupan sehari-hari, sambil tetap menjaga dan memperkuat nilai-nilai lokal yang menjadi landasan identitas kewarganegaraan.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi adanya tantangan ini adalah melalui adanya integrasi unsur-unsur global dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang mencakup pemahaman mendalam tentang hubungan antara identitas lokal dan global, serta dampak globalisasi terhadap masyarakat dan budaya, dapat membantu membentuk perspektif yang seimbang. Pelibatan dalam dialog antarbudaya dan pertukaran pemikiran global juga dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi dilema identitas dan memperkuat rasa kebangsaan.
Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendukung identitas kewarganegaraan lokal sambil tetap membuka pintu bagi keragaman dan pengaruh global. Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan lokal, mempromosikan warisan budaya, dan mendukung proyek-proyek yang memperkuat identitas lokal dapat menjadi langkah-langkah konkrit dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang kokoh di tengah era globalisasi.
Tantangan identitas kewarganegaraan dalam era globalisasi tidak bisa dianggap remeh. Hal ini dikarenakan adanya pergesaran ideologis dan juga pemikiran yang tidak dapat terlihat secara kasat mata namun dampaknya akan sangat terasa terhadap nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, dengan pendekatan yang inklusif, edukasi yang bijaksana, dan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat, mungkin untuk menciptakan lingkungan di mana individu merasa bangga menjadi bagian dari masyarakat lokal mereka sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global yang positif.
Hal ini merupakan langkah krusial yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kesadaran kewarganegaraan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sejalan dengan dinamika perubahan global yang terus berlangsung.
Tantangan serius dalam upaya membangun kesadaran kewarganegaraan adalah ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Ketidaksetaraan ekonomi, yang kerap menjadi penyebab utama, menjadi penghalang yang signifikan bagi sebagian individu untuk memahami peran mereka dalam masyarakat dan negara. Individu yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit seringkali menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan yang layak dan memperoleh informasi yang memadai terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Dalam konteks ini, permasalahan adanya kondisi ketidaksetaraan ekonomi yang menciptakan adanya divisi atau perpecahan dalam masyarakat antara mereka yang memiliki akses melimpah terhadap sumber daya dan pendidikan dengan mereka yang terbatas dalam hal itu. Individu yang hidup dalam kemiskinan atau ketidakamanan ekonomi mungkin menghadapi kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, sehingga pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan dapat terbatas.
Pendidikan yang kurang memadai dapat merugikan perkembangan kesadaran kewarganegaraan, karena individu tidak dapat sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks masyarakat yang lebih luas.
Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengatasi ketidaksetaraan akses ini. Pertama-tama, kebijakan pendidikan yang inklusif harus diimplementasikan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Ini dapat melibatkan penyediaan beasiswa atau bantuan finansial bagi mereka yang kurang mampu, serta pengembangan program-program pendidikan alternatif yang memperhitungkan kondisi ekonomi yang sulit.
Selain itu, program akses informasi yang dalam hal ini menyasar semua lapisan masyarakat juga harus didorong. Informasi yang diberikan mengenai hak dan kewajiban kewarganegaraan harus tersedia secara luas dan juga mudah diakses oleh semua individu, tanpa terkecuali. Media, dalam hal ini termasuk media sosial, dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan informasi ini. Dengan demikian, individu dapat membentuk pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka sebagai warga negara dan menjadi lebih sadar akan hak serta kewajiban yang mereka miliki.
Dalam hal ini, adanya upaya dalam penanggulangan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai kewarganegaraan bukanlah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
Peran aktif dari lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta juga sangat penting. Kolaborasi di antara berbagai pihak ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kesadaran kewarganegaraan tanpa meninggalkan sebagian masyarakat. (*)