Sama dengan Nganjuk, Ponorogo dan Pati, wali kota Madiun dianggap melakukan pemerasan –di samping gratifikasi. Bedanya: yang diperas tiga bupati itu calon kepala desa dan calon pejabat di bawah bupati. Bukti lengkap. Para bupati itu tidak bisa berkutik.
Yang di Madiun yang diperas adalah para pengusaha. Tentu masih harus diikuti perkembangannya: ke mana uang dari para pengusaha itu digunakan.
BACA JUGA:Geely EX2 Resmi Dijual di Indonesia dengan Harga Promo Mulai Rp229 Jutaan Ditahun 2026!
Mungkin Maidi memakan uang itu. Ia harus dihukum. Mungkin juga ia tidak makan uang itu tapi salah dalam menerapkan aturan.
Dari empat kasus itu, hanya perkara wali kota Madiun yang akan menarik untuk diikuti persidangannya kelak. Ini menyangkut gaya dan kebijakan wali kota dalam membangun kotanya.
KPK kelihatannya harus lebih rajin melakukan tangkap tangan –maka para kepala daerah harus lebih hati-hati. Musim panen OTT sudah tiba setelah nama KPK agak redup belakangan.