Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2023 di Empat Lawang Menjadi Sorotan Utama

--pagaralampos.com

PAGARALAM POS, Empat Lawang - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Empat Lawang pada hari ini menjadi fokus perhatian, terutama dengan hadirnya Penjabat (Pj) Bupati, Fauzan Khoiri, yang memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun 2023.

Acara yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Persi SE, ini menjadi platform bagi anggota DPRD dari berbagai fraksi, komisi, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Empat Lawang.

Ketua DPRD, Persi SE, dengan tegas menyatakan bahwa LKPJ adalah alat vital yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Fauzan Khoiri, dalam penyampaiannya, menekankan bahwa LKPJ bukan hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan bagian integral dari kewajiban rutin pemerintah daerah.

BACA JUGA:Safari Ramadhan, Wujud Kepedulian Giat Keagamaan

"Informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan harus dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat," ungkap Fauzan. 

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan tindakan yang sejalan dengan hukum yang berlaku.

Tidak hanya itu, Fauzan juga mengapresiasi kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Empat Lawang. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara kedua belah pihak adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam suasana yang sarat dengan semangat kolaborasi dan kerjasama, Pj Bupati menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan DPRD. "Setiap kekurangan dan hambatan dapat diatasi melalui komunikasi dan kerjasama yang baik," tambahnya.

BACA JUGA:Kamu Lagi Emosi? Atasi 5 Tips Ini Mengendalikan Emosi Berlebihan Dengan Tenang

Pj Bupati juga menyoroti aspek pengelolaan dana publik yang efektif dan efisien dalam LKPJ yang disampaikannya.

Menurutnya, tanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik harus dilakukan dengan pertimbangan dan transparansi yang tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Acara ini juga memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan dan masukan terkait LKPJ yang disampaikan oleh Pj Bupati.

Diskusi yang berlangsung di forum ini mencerminkan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Tag
Share