Raih Opini WTP ke-12 Berturut-turut

KORANPAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna XXXVI DPRD Sumsel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (15/6).

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menghadiri langsung rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2025.

Dalam sidang tersebut, BPK RI kembali memberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Minta OPD Kompak, Matangkan Rekayasa Penjemputan

Capaian ini menandai keberhasilan Pemprov Sumsel mempertahankan kualitas laporan keuangan terbaik selama 12 kali berturut-turut.

Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada BPK RI Perwakilan Sumsel atas kerja keras tim pemeriksa yang telah menyelesaikan tugas secara tepat waktu sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004.

“Predikat WTP yang ke-12 kalinya ini adalah bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Saya minta kepada seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara baik, tepat, dan tuntas sesuai batas waktu yang ditentukan,” tegas Herman Deru.

BACA JUGA:Do’a untuk Pagar Alam Mengalir dari Tanah Suci

Ia juga menambahkan bahwa hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Edward Ganda Nasional Simanjuntak, S.E., M.Sc., menjelaskan bahwa meski meraih WTP, terdapat beberapa penekanan yang memerlukan perhatian serius dari Pemprov Sumsel, di antaranya masalah likuiditas keuangan, penggunaan dana yang dibatasi, pengelolaan belanja dan aset, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

“BPK memberikan rekomendasi sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan sistem tata kelola keuangan daerah di masa yang akan datang,” ujar Dr. Edward.

Lead ini lebih menonjolkan capaian WTP ke-12 berturut-turut sebagai nilai berita utama sehingga lebih menarik bagi pembaca sejak paragraf pertama.