Gubernur Sumsel Lantik 154 Pejabat Sekaligus
LANTIK PEJABAT: Gubernur Sumsel, H Herman Deru melantik 154 pejabat sekaligus, yang mengambil tempat di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel. --ist
KORANPAGARALAMPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyegaran besar-besaran birokrasi dengan melantik 154 pejabat struktural dan fungsional sekaligus.
Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk memastikan mesin pemerintahan bergerak lebih cepat dan terukur dalam mengejar target pembangunan daerah.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut digelar di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel, belum lama ini. Para pejabat yang dilantik mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
BACA JUGA:Rambo Batman
Selain mengisi posisi kosong, pelantikan ini juga menandai pengukuhan sejumlah pejabat yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt) menjadi pejabat definitif.
Pemerintah daerah berharap, kepastian jabatan tersebut mampu memperkuat pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaan program.
Sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemprov Sumsel kini resmi diisi di antaranya, Dr Darmayanti sebagai Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel, Maharesitama sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dr H Rudi Irawan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Musni Wijaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.
BACA JUGA:Dorong Kolaborasi Pendidikan dan Pariwisata
Dalam sambutannya Gubernur Herman Deru menegaskan, bahwa proses penempatan pejabat dilakukan secara profesional dan berbasis kinerja. Ia menampik anggapan bahwa pelantikan tersebut dilandasi faktor kedekatan personal atau kepentingan non-organisasi.
“Sebelas bulan saya dilantik menjadi gubernur, saya adalah tipe yang sangat percaya kepada pejabat yang dikukuhkan. Tidak ada punishment. Semua yang dilantik hari ini adalah reward dan penghargaan,” ujar Herman Deru.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat untuk menghapus dikotomi jabatan yang selama ini dikenal dengan istilah “basah” dan “kering”.
Menurutnya, sistem tambahan penghasilan pegawai kini sepenuhnya ditentukan oleh capaian kerja dan kontribusi nyata terhadap organisasi.
BACA JUGA:Tekankan Optimalisasi Kinerja OPD
“Yang saya tuntut adalah produk. Setiap pejabat harus punya target. Target itu dilihat dari hasilnya, bukan prosesnya. Proses sudah ada pengawasan, yang saya nilai adalah output,” tegasnya di hadapan ratusan pejabat yang baru dilantik.