Imigrasi Palembang Raih Penghargaan pada Hari Bakti Perdana Kemenimipas

KORANPAGARALAMPOS.COM - Momen bersejarah tercipta pada peringatan Hari Bakti ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2025, ketika Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berhasil menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Pengelolaan Laporan Harian Intelijen (LHI) Terbaik.

Penghargaan tersebut menjadi sorotan utama dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung khidmat dan meriah, Rabu (19/11/2025).

Peringatan Hari Bakti pertama ini menjadi tonggak penting bagi Kemenimipas, kementerian baru yang kini menaungi seluruh layanan keimigrasian dan pemasyarakatan di Indonesia.

Sejumlah instansi hadir untuk memeriahkan kegiatan yang digelar di Palembang tersebut.

BACA JUGA:Ibu Hera Parianti Ludi Hadiri Rakerda XI TP PKK Sumsel 2025

Acara diawali dengan prosesi seremonial seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenimipas, dilanjutkan pembacaan doa.

Suasana semakin meriah dengan ditampilkannya tari persembahan dari Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas II A Palembang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan, Guntur Sahat Hamonangan, turut menyampaikan sejarah terbentuknya Kemenimipas melalui pemaparan serta penayangan video sejarah lembaga tersebut.

Penyampaian ini sekaligus menegaskan arah dan masa depan kementerian yang baru berusia satu tahun itu.

BACA JUGA:Pagar Alam Mantapkan Langkah Realisasi Program MBG

Dalam sesi penganugerahan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menjadi salah satu instansi yang menonjol setelah berhasil mendapatkan penghargaan Pengelolaan LHI Terbaik.

Capaian ini dinilai sebagai bentuk komitmen Kanim Palembang dalam memperkuat fungsi intelijen keimigrasian, khususnya dalam pengawasan orang asing di wilayah Sumatera Selatan.

Selain Kanim Palembang, beberapa instansi lain juga memperoleh penghargaan atas kontribusi mereka di berbagai bidang, mulai dari keamanan, pelayanan publik, hingga pengelolaan aset negara.

Kegiatan berlanjut dengan pembacaan sambutan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.