Pemda Diminta Serius Kendalikan Inflasi

KORANPAGARALAMPOS.COM - Kenaikan harga bahan pangan strategis seperti beras, cabai merah, dan bawang merah masih menjadi tantangan utama pengendalian inflasi di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Selatan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menegaskan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diikuti oleh seluruh kepala daerah dan perwakilan provinsi secara daring kemarin, Selasa (11/11).

BACA JUGA:Perempuan Harus Jadi Teladan dan Kekuatan Pembangunan

Tomsi menilai masih banyak daerah yang belum tuntas mengidentifikasi akar persoalan kenaikan harga pangan.

Ia meminta pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan operasi pasar secara rutin, tetapi juga memperkuat pengawasan distribusi dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok.

“Saya ingin segera dibuat rumusan dan dicari data apa penyebab yang menjadi penyumbang inflasi, jangan sampai dibiarkan sehingga tidak menyelesaikan masalah.

Bagi 50 daerah yang berasnya masih naik, saya minta segera lakukan operasi pasar dan tindak lanjut nyata,” tegasnya.

BACA JUGA:Polres Pagar Alam Gelar Kegiatan Sosial Pembagian Makanan Bergizi

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahun kalender per Oktober 2025 menunjukkan empat provinsi telah mencapai angka 3,5 persen, yaitu Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tetap terjaga di angka 5,04 persen secara tahunan (year-on-year).

Kondisi tersebut menggambarkan tantangan ganda yang dihadapi pemerintah: menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah tekanan harga bahan pangan.

Di beberapa wilayah, harga beras dan cabai merah masih menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi, terutama akibat gangguan pasokan dan cuaca ekstrem yang memengaruhi produksi.

BACA JUGA:ASN Baru Warnai Reformasi Birokrasi Sumsel: 1.305 PPPK Dilantik Herman Deru di Palembang

Menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan memperluas kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga.