Bawaslu: Kalau Maksa Bisa Kena Pidana

Jakarta – Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyentil calon anggota legislatif (caleg) yang mensomasi pemilik rumah yang ditempeli stiker kampanye. Rahmat menegaskan caleg tidak boleh memasang stiker di rumah pribadi atau warga secara paksa.

“Pemasangan (stiker) di rumah warga tidak boleh dipaksa, tidak boleh, yang namananya kampanye itu harus dilakukan sukarela oleh pemilih. Tidak boleh kemudian orang dipaksa memilih,” ujar Bagja di Jakarta.

“Kecuali yang bersangkutan 'oh pasang silahkan' ya bagus. Kami juga tidak melarang alat peraga dipasang di tempat pribadi silahkan. Kalau warga pasang alat tersebut pribadi silahkan, enggak ada masalah itu daribtahun 2019 itu tidak ada masalah. Tapi kalau dipaksa ya enggak boleh,” sambungnya.

BACA JUGA:Viral Mahasiswa Dugem di Kampus

Menurutnya, jika ada terjadi unsur pemaksaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

“Hati-hati, bisa dikena pidana itu,” katanya. Selain memaksa warga agar rumahnya mau ditempeli stiker kampanye, Bagja juga melarang janji memberikan sembako usai memberikan fotokopi KTP dan KK.

Karena hal itu itu sudah masuk dalam politik uang.

BACA JUGA:Emas Ton

“Enggak boleh, bagi-bagi sembako kan enggak boleh dibagi.

Kalau sudah bagi sembako masuk politik uang, tindak pidana nanti,” ungkapnya. Bagja pun menekankan, tidak boleh ada ancaman terhadap pemilih oleh peserta pemilu. Apabila masuk dalam unsur tindak pidana, maka bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.

“Ya kita lihat lah nanti, kan bisa masuk kepolisian kalau ancaman begitu atau bisa dilaporkan kepada kami untuk masuk tindak pidana Pemilu atau tindak pidana umum,” paparnya.

BACA JUGA:Kota Manggar Ibu Kota Belitung Timur Dijuluki Kota 1001 Warung Kopi: Mari Simak Penjelasannya!

“Tidak boleh diancam, pemilih itu tidak boleh diancam. Ini kan proses demokrasi kan bukan proses ancam mengancam, tapi harus gembira, orang 'ini loh silakan pilih saya', tawaran visi-misi dan citra diri seperti apa. Ini loh,” pungkasnya. (net)