Massa Geruduk KPK

Reporter: rendi |

Editor: rendi |

Sabtu , 24 Aug 2024 - 18:39

GERUDUK: Massa dari Perkumpulan Anti Korupsi-Indonesia (PAKI) menggelar aksi di depan gedung KPK minta usut dugaan korupsi perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020.--pagaralampos.com

JAKARTA – Puluhan massa dari Perkumpulan Anti-korupsi Indonesia (PAKI) Wilayah Sumatera Selatan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun ke Lahat untuk menyelidiki dugaan korupsi perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Lahat 2020.

Desakan disampaikan lewat aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung lembaga antirasuah di Jakarta, Jumat (23/8).

Dalam orasinya koordinator PAKI wilayah Sumsel Belliansyah menilai perjalanan dinas Pemkab Lahat 2020 sangat tidak masuk akal.

Menurutnya, ketika itu diberlakukan secara nasional Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi Covid-19.

“Pada saat itu ada pemberlakuan PSBB yang melarang seluruh elemen masyarakat melakukan kegiatan berkerumun dan ke luar daerah, sebab maraknya Covid-19,” ujar Belliansyah dalam orasinya.

Dia menduga anggaran perjalanan dinas Pemkab Lahat yang direalisasikan di 2020 tidak jelas pelaksanaannya.

“Selama PSBB seharusnya tetap di rumah dan bekerja dari rumah.

Ini kok masih melaporkan pengeluaran anggaran perjalanan dinas? Kami kira dalam hal KPK harus mengambil tindakan tegas,” ucapnya.

Massa sempat bersitegang dengan petugas keamanan karena memaksa masuk gedung KPK. (net)

massa geruduk kpk                             jakarta – puluhan massa dari perkumpulan anti-korupsi indonesia (paki) wilayah sumatera selatan mendesak komisi pemberantasan korupsi (kpk) segera turun ke lahat untuk menyelidiki dugaan korupsi perjalanan dinas pemerintah kabupaten lahat 2020.
desakan disampaikan lewat aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung lembaga antirasuah di jakarta, jumat (23/8).
dalam orasinya koordinator paki wilayah sumsel belliansyah menilai perjalanan dinas pemkab lahat 2020 sangat tidak masuk akal.
menurutnya, ketika itu diberlakukan secara nasional pembatasan sosial berskala besar (psbb) oleh pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi covid-19.
baca juga:pbnu siap kelola tambang batu di kaltim
“pada saat itu ada pemberlakuan psbb yang melarang seluruh elemen masyarakat melakukan kegiatan berkerumun dan ke luar daerah, sebab maraknya covid-19,” ujar belliansyah dalam orasinya.
dia menduga anggaran perjalanan dinas pemkab lahat yang direalisasikan di 2020 tidak jelas pelaksanaannya.
“selama psbb seharusnya tetap di rumah dan bekerja dari rumah.
ini kok masih melaporkan pengeluaran anggaran perjalanan dinas? kami kira dalam hal kpk harus mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
baca juga:menyaksikan matahari terbit dan fenomena alam di dieng plateau!
massa sempat bersitegang dengan petugas keamanan karena memaksa masuk gedung kpk. (net)

Tag

Share