Buka Forum Koordinasi PPNS Perdagangan Pusat dan Daerah, Mendag Zulkifli Hasan Tekankan Hal Ini ke Pemerintah!

Reporter: Edi |

Editor: Almi |

Kamis , 22 Aug 2024 - 13:05

Buka Forum Koordinasi PPNS Perdagangan Pusat dan Daerah, Mendag Zulkifli Hasan Tekankan Hal Ini ke Pemerintah!--

Forum Koordinasi PPNS: Menguatkan Pengawasan Perdagangan

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Rusmin Amin, menekankan bahwa Forum Koordinasi PPNS Perdagangan Pusat dan Daerah sangat penting untuk memastikan penegakan hukum di bidang perdagangan dapat berjalan efektif.

“Forum ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perdagangan serta memperkuat sinergi antara PPNS pusat dan daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

Forum ini mengumpulkan PPNS bidang perdagangan dari seluruh provinsi di Indonesia untuk menyatukan langkah dalam pengawasan barang impor dan penegakan hukum.

Sebanyak 101 peserta hadir secara tatap muka, sementara 240 peserta lainnya mengikuti secara virtual.

Acara ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat dari Kemendag, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Reserse Kriminal Polri, dan Kejaksaan Agung.

Diskusi dan Langkah Konkret dalam Pengawasan Perdagangan

Selama forum, para peserta membahas berbagai isu kebijakan terkait pengawasan dan penindakan kasus-kasus perdagangan.

Mereka juga berbagi pengalaman serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk menangani berbagai permasalahan di bidang perdagangan.

Peningkatan pengawasan perdagangan di berbagai daerah serta tantangan yang dihadapi oleh PPNS di lapangan menjadi topik penting dalam diskusi.

Para peserta juga berkesempatan untuk mengikuti sesi diskusi yang membahas strategi pengawasan serta strategi kolaborasi antara PPNS pusat dan daerah.

Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam menangani tantangan yang muncul di lapangan, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum di bidang perdagangan.

buka forum koordinasi ppns perdagangan pusat dan daerah, mendag zulkifli hasan tekankan hal ini ke pemerintah!                            koranpagaralampos.co - menteri perdagangan zulkifli hasan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, serta penyidik pegawai negeri sipil (ppns) di tingkat pusat dan daerah dalam penegakan hukum. 
hal ini disampaikan pada forum koordinasi ppns perdagangan pusat dan daerah yang digelar pada rabu (21/8) di jakarta.
 dalam forum tersebut, mendag zulkifli hasan menegaskan bahwa kolaborasi yang solid menjadi kunci dalam mengawasi dan memberantas barang-barang ilegal yang mengancam perekonomian nasional.
sinergi sebagai fondasi penegakan hukum
baca juga:pendakian gunung puntang: menyusuri jejak sejarah dan keindahan alam di bandung selatan
zulkifli hasan menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dalam upaya penegakan hukum.
 menurutnya, kolaborasi yang kuat antar ppns, markas besar kepolisian ri, kejaksaan agung, kementerian hukum dan ham, serta dinas-dinas terkait sangat krusial.
 “kita ini satu tim. ada markas besar kepolisian ri, kejaksaan agung, kementerian hukum dan hak asasi manusia, hingga kepala-kepala dinas yang membidangi perdagangan. kita harus melakukan tugas dengan kerja sama yang kuat,” ujar mendag zulkifli hasan.
ia menambahkan bahwa keberadaan tim penegak hukum yang kuat juga sangat penting dalam mengatasi ekonomi bawah tanah atau underground economy yang tidak berkontribusi pada penerimaan pajak.
baca juga:pkk kelurahan dempo makmur, launching sekolah lansia
 menurutnya, ekonomi bawah tanah merupakan hambatan utama bagi indonesia dalam mencapai status negara maju pada tahun 2045.
 “kalau ilegal, negara tidak mendapat pajak. oleh karena itu, rasio pajak kita kecil dibanding negara lainnya. bagaimana kita mau membangun, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista), dan membangun sumber daya manusia?” tegasnya.
empat pesan utama mendag untuk ppns
dalam forum tersebut, mendag zulkifli hasan menyampaikan empat pesan penting kepada para ppns dan calon ppns yang hadir. 
baca juga:phil foden, dinobatkan sebagai pfa player of the year
pertama, ia mengingatkan agar mereka berkoordinasi secara efektif. 
langkah penegakan hukum harus saling melengkapi dan tidak tumpang tindih untuk meningkatkan efisiensi penyidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan.
 koordinasi yang baik juga dapat meminimalisasi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
pesan kedua adalah pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi diri bagi para ppns dan calon ppns.
baca juga:mulai cari pengganti dani carvajal, bek inter milan jadi incaran real madrid
 mendag menekankan bahwa kemampuan yang mumpuni dibutuhkan untuk mendeteksi dan mengatasi beragam aktivitas melawan hukum di bidang perdagangan.
ketiga, mendag menggarisbawahi pentingnya memperkuat sinergi penegakan hukum untuk memastikan pembenahan sistem yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.
 pesan terakhir adalah agar fokus diarahkan pada upaya pencegahan melalui edukasi kepada para pemangku kepentingan, baik pelaku usaha maupun konsumen.
 “perlu edukasi yang baik untuk pencegahan,” katanya.
baca juga:byd hadirkan mpv listrik m6 ke indonesia, berhasil memukau pasar dengan varian menarik, segini harganya!
pemetaan produk ilegal oleh kemendag
sebagai bagian dari upaya pengawasan, badan kebijakan perdagangan kementerian perdagangan (bkperdag kemendag) saat ini tengah memetakan produk impor ilegal yang beredar di pasar domestik.
 menurut mendag zulkifli hasan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana produk ilegal menguasai pasar dan dampaknya terhadap pendapatan negara, pajak, serta industri dalam negeri. 
“hasil penelitian ini akan disampaikan kepada presiden ri, kepala kepolisian ri, dan jaksa agung,” ungkapnya.
baca juga:honda crf250l 2024 tampil lebih premium, segini konsumsi bahan bakarnya!
forum koordinasi ppns: menguatkan pengawasan perdagangan
direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga kemendag, rusmin amin, menekankan bahwa forum koordinasi ppns perdagangan pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan penegakan hukum di bidang perdagangan dapat berjalan efektif. 
“forum ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perdagangan serta memperkuat sinergi antara ppns pusat dan daerah dengan kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan agung, dan kementerian hukum dan ham,” ujarnya.
forum ini mengumpulkan ppns bidang perdagangan dari seluruh provinsi di indonesia untuk menyatukan langkah dalam pengawasan barang impor dan penegakan hukum. 
baca juga:wmoto rt1 2024, motor matic 150cc dengan fitur canggih seperti mobil, jadi saingan yamaha nmax
sebanyak 101 peserta hadir secara tatap muka, sementara 240 peserta lainnya mengikuti secara virtual.
 acara ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat dari kemendag, perwakilan dari kementerian hukum dan ham, badan reserse kriminal polri, dan kejaksaan agung.
diskusi dan langkah konkret dalam pengawasan perdagangan
selama forum, para peserta membahas berbagai isu kebijakan terkait pengawasan dan penindakan kasus-kasus perdagangan. 
baca juga:misteri di balik keindahan gunung andong: menyusuri jejak legenda dan kisah mistis
mereka juga berbagi pengalaman serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk menangani berbagai permasalahan di bidang perdagangan. 
peningkatan pengawasan perdagangan di berbagai daerah serta tantangan yang dihadapi oleh ppns di lapangan menjadi topik penting dalam diskusi.
para peserta juga berkesempatan untuk mengikuti sesi diskusi yang membahas strategi pengawasan serta strategi kolaborasi antara ppns pusat dan daerah.
 diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dalam menangani tantangan yang muncul di lapangan, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam penegakan hukum di bidang perdagangan.
baca juga:menjelajahi keindahan alam ciwidey: 5 destinasi wisata yang wajib dikunjungi
penutup
forum koordinasi ppns perdagangan pusat dan daerah ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penegakan hukum. 
dengan adanya kerja sama yang solid, indonesia diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatasi barang-barang ilegal dan ekonomi bawah tanah, sekaligus mendorong tercapainya visi indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.