Disdik DKI Salahkan Kepala Sekolah

Reporter: Thom Yorke |

Editor: Thom Yorke |

Rabu , 17 Jul 2024 - 20:35

Disdik DKI Salahkan Kepala Sekolah--Net

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan cleansing para guru honorer bukan salah Disdik.

Dia justru menyalahkan para kepala sekolah yang mengangkat guru honorer dan dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa seleksi yang jelas.

“Kondisinya adalah guru honorer ini mereka diangkat oleh kepala sekolah, dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas,” ucap Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) itu mengeklaim bahwa pihaknya sudah menginformasikan jauh hari sejak 2017 hingga 2022, tak boleh ada pengangkatan guru honorer.

“Dengan subjektifitas mereka (kepala sekolah), dan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kebutuhan,” kata dia, Dana BOS, kata dia, hanya menggunakan untuk membiayai dengan empat kriteria.

Pertama, adalah bukan ASN.

Kedua, terdata di dalam Dapodik.

Ketiga, guru honorer harus mempunyai NUPTK, dan tidak ada tunjangan guru.

“Dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki, yaitu mereka tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebutkan bahwa pihaknya memutus (cleansing) kontrak guru honorer pada 11 Juli 2024. (net)

disdik dki salahkan kepala sekolah                            jakarta – pelaksana tugas (plt) kepala dinas pendidikan dki jakarta budi awaluddin menyebutkan cleansing para guru honorer bukan salah disdik.
dia justru menyalahkan para kepala sekolah yang mengangkat guru honorer dan dibayar dengan dana bantuan operasional sekolah (bos) tanpa seleksi yang jelas. 
“kondisinya adalah guru honorer ini mereka diangkat oleh kepala sekolah, dibayar dengan dana bos tanpa seleksi yang jelas,” ucap budi di balai kota dki, jakarta pusat, rabu (17/7).
baca juga:dorong pencapaian misi indonesia emas 2045
pria yang juga menjabat sebagai kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) itu mengeklaim bahwa pihaknya sudah menginformasikan jauh hari sejak 2017 hingga 2022, tak boleh ada pengangkatan guru honorer. 
“dengan subjektifitas mereka (kepala sekolah), dan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan kebutuhan,” kata dia, dana bos, kata dia, hanya menggunakan untuk membiayai dengan empat kriteria.
pertama, adalah bukan asn.
baca juga:amankan oknum pangkalan gas 3kg yang nakal
kedua, terdata di dalam dapodik.
ketiga, guru honorer harus mempunyai nuptk, dan tidak ada tunjangan guru.
baca juga:juli, pdi perjuangan tentukan sikap 
“dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki, yaitu mereka tidak terdata dalam data dapodik dan mereka tidak mempunyai nuptk,” tuturnya.
diberitakan sebelumnya, pelaksana tugas (plt) kepala disdik dki jakarta budi awaluddin menyebutkan bahwa pihaknya memutus (cleansing) kontrak guru honorer pada 11 juli 2024. (net)

Tag

Share