Bergerak Bersama 19 K/L di Sulawesi Barat Kemenko PMK: Upaya Percepatan Penurunan Stunting

BACA JUGA:Percepat Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah, Pemerintah Siapkan Rp 14,7 Triliun

Perkawinan usia dini dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Agus menambahkan “Permasalahan lainnya adalah Posyandu Melati juga masih belum mempunyai alat antropometri yang terbaru.

Padahal, seharusnya setiap posyandu harus memiliki alat antropometri yang memadai” Antropometri merupakan alat ukur yang berfungsi untuk pengukuran berat badan, panjang, tinggi badan, lingkar lengan atas dan lingkar kepala.

Rangakaian kegiatan esoknya 26 Oktober 2023, kegiatan evaluasi terpadu dilanjutkan dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan secara luring di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

BACA JUGA:3 Daya Tarik Ekowisata Taman Sungai Mudal

Pada pertemuan ini disampaikan progress capaian tindak lanjut paska roadshow dan pendampingan terpadu serta penyampaikan kendala dan hambatan di Kabupaten/Kota oleh Sekda provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris.

Idris menyampaikan “Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar bagaimana percepatan penurunan stunting, namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting mulai dari level nasional sampai level daerah”.

Sehingga melalui FGD yang digelar pemerintah ingin menggali penyebab utama stunting di Provinsi  Sulawesi Barat dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan, karena sampai saat ini posisi Sulawesi Barat belum bergeser dari posisi dua dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022 35,0%.

Lebih lanjut, menurut Idris “Secara Kebijakan Pemprov Sulbar sudah melakukan kerja sama dengan Polda sebagai bentuk usaha untuk melakukan percepatan penurunan stunting, termasuk melibatkan OPD melakukan intervensi dua kecamatan, Kita juga mendorong kepala sekolah mengambil inisiatif, begitu juga pelibatan Posyandu”.

BACA JUGA:KKP Luncurkan Platform CoFis, Perkuat Hilirisasi Perikanan

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menekan angka stunting, salah satunya adalah mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah Sulbar dan APBD difokuskan untuk penanganan stunting.

Sambutan dan arahan juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Bangda yang diwakili oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Bangda Erliani Budi Lestari mengatakan Provinsi Sulbar menjadi tujuan utama dalam melakukan penurunan stunting, sebab provinsi Sulbar menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan percepatan penurunan stunting dari 12 provinsi yang menjadi prioritas.

“Penting sekali kami berkunjung, karena ada kenaikan prevelensi stunting di Sulbar dari Provinsi Kaltim yaitu sebesar 1,2% “ ujarnya.

Permasalah lainnya di Provinsi Sulawesi Barat yaitu anak tidak sekolah.