KORANPAGARALAMPOS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ketepatan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan persoalan di lapangan.
Dalam kajiannya, lembaga antirasuah itu menemukan indikasi penerima manfaat belum sepenuhnya menyasar kelompok rentan, bahkan warga miskin disebut tidak mendapatkan program tersebut.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, mengungkapkan risiko ketidaktepatan sasaran penerima MBG masih cukup tinggi. Temuan itu muncul dari hasil pengamatan lapangan maupun evaluasi tata kelola program.
Aminuddin menyampaikan, “Yang mestinya mereka secara ekonomi tidak mampu untuk makan bergizi susah, bahkan kadang-kadang sehari makan cuma sekali, justru tidak dapat program MBG.
BACA JUGA:Dor! Dor!
Tapi mereka-mereka yang secara ekonomi sudah cukup, justru mendapatkan program MBG,” dalam diskusi KPK bersama jurnalis, Rabu (20/5).
Ia mencontohkan kondisi tersebut berdasarkan pengamatannya saat pulang ke kampung halaman beberapa bulan lalu.
Menurutnya, terdapat warga yang secara ekonomi tergolong kurang mampu, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang semestinya menjadi prioritas, namun tidak tersentuh program.
Meski demikian, Aminuddin menegaskan pengamatan itu bersifat kasuistis dan tidak bisa digeneralisasi secara nasional. Namun, kondisi tersebut dinilai menjadi alarm perlunya perbaikan mekanisme pendataan penerima manfaat.
BACA JUGA:Toyota Yaris Cross 2026 Kini Hadir dengan Fitur Canggih Ditahun 2026!
KPK menilai persoalan ketepatan sasaran terjadi karena pelaksanaan MBG masih lebih berorientasi pada jumlah penerima ketimbang pencapaian tujuan utama program, yakni mengatasi stunting, malnutrisi, dan kekurangan gizi.
Aminuddin menjelaskan, “Sekarang output-nya diukur dari seberapa banyak jumlah penerima makan bergizi gratis.
Padahal tujuannya adalah agar orang-orang yang malnutrition, stunting, ibu hamil, balita kurang gizi, ibu menyusui itu mendapat asupan gizi yang cukup.”
BACA JUGA:HP Gaming dengan Teknologi Cooling AI, Performa Stabil Meski Dipakai Lama
Dia menambahkan bahwa data penerima MBG seharusnya dikoneksikan dengan basis data kesehatan yang dimiliki pemerintah, terutama peta wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan kelompok masyarakat rentan.