BACA JUGA:Perpanjangan Subsidi Motor Listrik Sangat Penting, Ini Dia Alasannya!
Semua suku besar harus diwadahi.
Semua golongan terwakili.
Semua aliran tertampung.
Semua agama.
Semua profesi.
Orang luar dan dalam. Musuh apalagi kawan. B
atak dan Dayak.
Pribumi nonpribumi.
Tua muda.
Pusing.
BACA JUGA:Wisata Kopeng Salatiga, Rekomendasi Destinasi Alam untuk Menyegarkan Pikiran!
Yang selalu ada sejak dulu: Jawa, Sunda, Batak, Minang, Makassar, Aceh, Bali, dan NTT. Di kabinet apa pun. Presiden siapa pun.
Pun ketika Bung Karno membentuk "Kabinet 100 Menteri". Banyaknya menteri bertujuan untuk merangkul sebanyak mungkin spektrum.
Waktu itu bangsa lagi terancam pecah: pro Soekarno dan anti Soekarno. Itu akibat peristiwa G30S/PKI yang terjadi tiga atau empat bulan sebelumnya.
Bung Karno saat itu masih menjabat presiden tapi praktis tidak punya kekuasaan. Perintahnya tidak didengar. Keputusannya tidak dijalankan. Di lapangan Pak Hartolah yang berkuasa --dengan pangkat "hanya" mayor jenderal tapi mengendalikan tentara sepenuhnya.