MALADADEWA – Presiden Maladewa Mohamed Muizzu telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk para menteri, demi efisiensi.
Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang yang ia tunjuk setelah berkuasa tahun lalu ketika negara kecilnya sedang berjuang untuk menghindari krisis utang.
Kantor Kepresidenan Maladewa pada Selasa (15/10) mengumumkan, Presiden Muizzu terpaksa melakukan pengurangan pejabat politik dalam upaya untuk menekan pengeluaran negara.
“Pengurangan yang signifikan dalam pengangkatan politik ini sejalan dengan upaya-upaya presiden yang lebih luas untuk merampingkan operasi-operasi pemerintah dan memastikan penggunaan dana-dana publik yang lebih efisien,” kara Kantor Kepresidenan Maladewa dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.
BACA JUGA:Amankan Pelantikan Prabowo-Gibran
Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik. Pengurangan pejabat politik secara besar-besaran ini akan menghemat sekitar 370.000 dollar AS (sekitar Rp 5,7 miliar) per bulan.
Sebelumnya, Pemerintah Maladewa mengatakan pada September lalu, bahwa masalah keuangannya bersifat “sementara” dan mereka tidak memiliki rencana untuk meminta dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) meskipun ada peringatan akan kemungkinan gagal bayar utang.
Dikenal sebagai destinasi liburan mewah dengan pantai-pantai pasir putih yang bersih dan resor-resor terpencil, Maladewa juga telah menjadi pusat geopolitik.
China dan India adalah dua pemberi pinjaman bilateral terbesar untuk Maladewa, yang terdiri dari 1.192 pulau karang yang tersebar di khatulistiwa.
BACA JUGA:Upgrade Menarik untuk Yamaha Fazzio Hybrid di Fazzio Day, Ini Penampakannya!
Data resmi menunjukkan utang luar negeri Maladewa mencapai 3,37 miliar dollar AS pada kuartal pertama tahun ini, setara dengan sekitar 45 persen dari produk domestik bruto. China diketahui menyumbang sekitar 20 persen dari utang luar negeri, sementara India memiliki kurang dari 18 persen. (net)