PAGARALAMPOS.CO - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya tidak setuju pemilihan presiden (pilpres) melalui mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media yang hadir di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/5). Hasto kemudian menyinggung pidato Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas ke-V yang meminta pilpres menjadi kedaulatan rakyat.
BACA JUGA:Sinopsis Film Umma, Sosok Ibu yang Menghantui Putrinya
“Dalam pidato pembukaan Rakernas V, Ibu Megawati sudah menegaskan bahwa ketika pemilu dilaksanakan secara langsung,” kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu dikutip Jumat (7/6).
Hasto menyadari kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden dan Wapres RI mulai tercederai dengan pengerahan aparatur negara, sumber daya negara, dan intimidasi. “Seharusnya, kan, itu tidak boleh terjadi, tetapi demi ambisi kekuasaan, itu, kan, akhirnya terjadi,” katanya.
BACA JUGA:Pemkot Laksanakan Sholat Ied Idul Adha di 3 Lokasi
Namun, kata Hasto, solusi dari tercederainya kedaulatan rakyat bukan mengembalikan pemilihan Presiden dan Wapres RI melalui MPR. “Kan, solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tetapi melakukan pembenahan-pembenahan,” kata pria kelahiran Yogyakarta itu.
Hasto meminta pembuat kebijakan tidak tergesa-gesa memutuskan mengembalikan pilpres melalui mekanisme di MPR. “Jangan tergesa-gesa mengambil keputusan jadi tesa, antitesa harus connect, dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita,” ungkap pria yang hobi mendaki gunung itu.
BACA JUGA:ICE Ajang Perluas Jaringan – Peningkatan Kualitas Produk
Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amin Rais menganggap pilpres secara langsung melalui rakyat memunculkan politik uang masif. Amien pun sepakat bila UUD 1945 kembali diamendemen untuk mengubah aturan pemilihan presiden. “Itu (politik menyogok) luar biasa. Jadi, sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak,” katanya. (*)