PAGARALAMPOS.CO - Penjabat (Pj) Walikota Pagar Alam, H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM, melaksanakan kegiatan peninjauan dan pengecekan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Simpang Padang Karet.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi dan penanganan sampah di area tersebut, sesuai dengan standar kebersihan lingkungan.
BACA JUGA:Jadikan Tempat Ibadah Sekaligus Belajar
Dalam peninjauan tersebut, H Lusapta Yudha Kurnia didampingi oleh sejumlah pejabat terkait dan petugas kebersihan.
Mereka bersama-sama mengamati proses pengelolaan sampah di TPA Simpang Padang Karet, termasuk sistem pengelolaan dan pemilahan sampah, untuk mendukung upaya daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih efisien.
BACA JUGA:Mano Polking Resmi Dipecat
H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM, menyampaikan pentingnya peran TPA Simpang Padang Karet dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Kota Pagar Alam.
“Penanganan sampah yang baik adalah tanggungjawab bersama kita. Dengan pengecekan ini, kita dapat memastikan, bahwa setiap langkah dalam pengelolaan sampah di TPA ini dilaksanakan sesuai prosedur dan standar kebersihan,” ujarnya.
BACA JUGA:5 Manfaat Buah Melon Dalam Menjaga Kesehatan Kulit dan Rambut
Selain itu, Lusapta Yudha Kurnia juga memberikan apresiasi kepada petugas kebersihan, yang bekerja keras dalam menjaga kebersihan Kota.
Lusapta Yudha Kurnia pun menegaskan, perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
BACA JUGA:Masuk Tiga Provinsi dengan Kebutaan Terbanyak
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan penanganan sampah di Kota Pagar Alam dapat terus ditingkatkan, menjadikan Kota ini lebih bersih, nyaman, dan ramah lingkungan untuk seluruh warganya,” harapnya.
Kegiatan peninjauan dan pengecekan ini juga menjadi ajang dialog antara Pj. Walikota dengan petugas kebersihan serta masyarakat sekitar TPA Simpang Padang Karet. Pj. Walikota mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait manajemen sampah, serta memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. (*)