PAGARALAM POS, Pagaralam – Pj Walikota Pagar Alam, H Lusapta Yudha Kurnia SE MM, dan Pj.Sekretaris Daerah Kota, Rano Fahlesi, menghadiri Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II.
Acara ini juga menjadi momentum penting untuk mengikuti Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024 serta menindaklanjuti rekomendasi hasil SPI tahun 2023.
Bertempat di Griya Agung Palembang, rapat ini mengusung tema ‘Penajaman Tata Kelola Pemerintahan melalui MCP yang Selaras dengan Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah’.
BACA JUGA:Jaga Hati
Dalam kesempatan ini, H Lusapta Yudha Kurnia menyatakan komitmennya untuk memperkuat integritas pemerintah daerah melalui implementasi MCP yang lebih efektif.
“Peningkatan integritas dalam pemerintahan daerah menjadi fokus utama kami. Kami berkomitmen untuk menguatkan tata kelola pemerintahan dengan memanfaatkan MCP sebagai alat yang efektif dalam pencegahan korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Pj.Sekda Kota Pagar Alam, Rano Fahlesi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.
BACA JUGA:Bertha Kandidat Pertama Ngambil Formulir Partai Demokrat
“Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga seperti KPK dapat membawa perubahan signifikan dalam memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam upaya pencegahan korupsi.
Adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat diharapkan dapat membawa dampak positif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
BACA JUGA:Menikmati Pesona Gunung Salak, 5 Aktivitas Seru di D'bunder Camp di Kota Bogor
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari KPK, instansi pemerintah terkait, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
Semua pihak sepakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas pemerintahan daerah. (Cg09)