Rapat Paripurna XVI Sidang ke-III DPRD Pagaralam Berjalan Sukses

*Agenda Jawaban Walikota Terkait RAPBD Tahun 2025

Ketua DPRD Kota Pagaralam Hj Jenni Shandiyah SE MH melalui Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam, H. Syahrol Effendy, secara resmi membuka Rapat Paripurna XVI Sidang ke-III dengan agenda Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

Acara ini berlangsung pada Jumat (22/11/2024).

Rapat ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Pagar Alam, H. Lusapta Yudha Kurnia, Anggota DPRD Kota Pagar Alam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Camat, Lurah, serta sejumlah Kepala Instansi Vertikal.

BACA JUGA:Siswa RA Al-Azhar Bersaing Ketat Rebut Nominasi

Turut hadir pula berbagai undangan lainnya yang mengikuti jalannya sidang secara langsung.

Dalam pembukaan rapat, H. Syahrol Effendy menegaskan pentingnya proses pembahasan RAPBD 2025 sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan Kota Pagar Alam yang lebih baik.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyampaikan pandangan dan masukan untuk penyusunan anggaran.

BACA JUGA:Pastikan Tahapan Rekapitulasi Berjalan dengan lancar dan Transparan

Sementara itu, Pj Walikota Pagar Alam, dalam jawabannya, menyampaikan komitmen Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD.

Ia menekankan bahwa RAPBD 2025 disusun dengan memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat dan memastikan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan anggaran.

BACA JUGA:Aksi Damai Berlangsung Kondusif

“Kami akan terus berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD dan semua pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan anggaran yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam,” ujar Pj Walikota.

Rapat Paripurna ini menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus penganggaran pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memenuhi harapan masyarakat. (*)