Publik Dorong Revisi UU MD3
Publik Dorong Revisi UU MD3 --Net
PAGARALAMPOS.CO - Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengatakan dinamika politik ke depan akan makin berat.
Dia menyebut tantangan itu akan dihadapi secara langsung oleh pemerintahan baru, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Dinamika politik itu terjadi bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga ditingkat global.
BACA JUGA:4 Tokoh Daftar Pencalonan di PKS
Dinamika tersebut itu juga berpotensi 'mengganggu' pelaksanaan program kerja yang menjadi isu dalam kampanye Pemilihan Presiden Februari 2024 lalu. Apalagi, nantinya legislatif dipegang PDI Perjuangan yang merupakan pemenang Pemilu 2024.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Undang-undang yang belakangan diusulkan untuk dilakukan revisi.
BACA JUGA:Disperkimtan Sosialisasi Baseline Data dan Indikator Kumuh Pemukiman
“Undang-Undang MD3 ini memang sebaiknya dilakukan revisi, mengingat dinamika politik eksternal yang berubah dan mengalami banyak perubahan. Dan, mengingat dinamika politik ke depan yang berat,” ujar Riko, Selasa (11/6).
Menurut Riko, Undang-Undang MD3 merupakan instrumen politik dan hukum untuk menjaga pendulum kekuasaan secara lebih tepat. Terutama pada fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam bahasa sederhana Riko, bagaimana menjadikan DPR RI dan MPR RI sebagai mitra yang konstruktif dan strategis bagi eksekutif. (*)
- Tag
- Share
-
-
