Data Jadi Kunci Pembangunan, Pemkot Pagar Alam Gandeng BPS Tingkatkan Statistik Berkualitas
Data Jadi Kunci Pembangunan, Pemkot Pagar Alam Gandeng BPS Tingkatkan Statistik Berkualitas--ist
KORANPAGARALAMPOS.COM - Dalam upaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemerintah Kota Pagar Alam terus memperkuat kualitas statistik sektoral sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Hal ini terlihat saat Wali Kota Ludi Oliansyah memimpin rapat koordinasi bersama Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Moh. Wahyu Yulianto, di Ruang Rapat Besemah Satu Setdako Pagar Alam, Rabu (6/5/2026).
Rapat tersebut menjadi langkah penting dalam menyusun strategi pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah menyadari bahwa kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid, sehingga sinergi bersama BPS sebagai pembina statistik menjadi hal yang sangat vital.
BACA JUGA:11 Pejabat Pemkot Pagar Alam Dilantik, Sekda Tekankan Loyalitas dan Kinerja Terbaik
Dalam paparannya, Kepala BPS Sumsel menegaskan bahwa BPS memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan menjadi pengarah tata kelola penyediaan statistik pembangunan.
Sementara itu, Wali Kota Ludi Oliansyah menekankan bahwa data kini telah menjadi pondasi utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat, terukur, dan akuntabel.
Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih serius dalam menghasilkan data sektoral yang berkualitas.
“Kepada seluruh OPD sebagai produsen data, kalian memiliki peran strategis dalam menghasilkan data sektoral yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wako.
BACA JUGA:Perkuat Sinergi, Bahas Kesiapsiagaan Karhutla
Tak hanya itu, Wali Kota juga menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Pagar Alam.
Ia mengajak seluruh OPD menjadikan data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan budaya kerja yang mampu mendorong kemajuan daerah.
- Tag
- Share
-
-
