Bawaslu Pagar Alam Ikuti Pembahasan Isu Krusial Penegakan Hukum Pemilu

KORANPAGARALAMPOS.COM - Anggota Bawaslu Kota Pagar Alam sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Jaka Arazi, bersama staf pelaksana mengikuti kegiatan daring bertema Inventarisasi Masalah dan Isu Krusial Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kegiatan ini digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa (02/12/2025) dan diikuti oleh seluruh Koordinator Divisi PPPS beserta staf Bawaslu se-Sumsel.

Jaka menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk menggali beragam tantangan baru yang muncul akibat pemisahan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, sebagaimana diatur dalam putusan MK tersebut.

BACA JUGA:Sumsel Mantapkan Posisi Nasional, Borong Lima Penghargaan dalam Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah

Perubahan sistem ini, menurutnya, membawa implikasi besar terhadap pola pengawasan, mekanisme penegakan hukum, serta koordinasi kelembagaan.

“Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi persoalan yang timbul dari perubahan kebijakan tersebut, sekaligus mengevaluasi bagaimana dampaknya terhadap proses pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Jaka.

Ia menegaskan bahwa forum diskusi ini sangat strategis untuk membangun pemahaman bersama dan merumuskan langkah adaptif.

Dengan dinamika politik dan regulasi yang terus berkembang, lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk lebih responsif dan siap menyesuaikan diri agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif.

BACA JUGA:Bahas Uji Bangunan – Rencana Rehabilitasi Dempo Permai

Di akhir penyampaiannya, Jaka menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus memperkuat peran sebagai pilar demokrasi. “Pengawasan yang kuat dan berkeadilan adalah kunci terciptanya Pemilu berkualitas.

Bawaslu akan terus meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi tantangan dan perubahan sistem di Provinsi Sumatera Selatan,” pungkasnya.